BLOG

Desas Desus UU Kebiri Sudah Menghampiri

Belakangan ini, tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang hukum dan persoalan negeri cukup terangkat. Terbukti dari ramainya kolom komentar Line Today yang tidak pernah sepi peminat.Semua topiktak luput dari sorotan masyarakat, terutama netizen yang terkadang mendadak berubah menjadi pengamat.Mulai dari isu Pemilukada DKI yang persaingannya cukup ketat, hingga kasus Mario Teguh dan Ario Kiswinar,pokoknya semuanya sikat!

Salah satu topik yang beberapa tempo kemarin cukup hangat adalah hukum kebiri. Setelah kasus kekerasan seksual tragis yang menimpa beberapa anak dibawah umur, memang sudah sepatutnya pemerintah bereaksi. Seperti umumnya kebijakan Presiden Jokowi, pro dan kontra itu pasti. Mau tahu lebih lanjut lagi? Yuk simak berikut ini!

Jadi apa itu kebiri?

Kebiri menurut KBBI dan beberapa sumber lainnya adalah mengurangi atau menghilangkan fungsi dari alat reproduksi seseorang, bisa dengan cara mekanik atau tindakan penghilangan organ atau cara kimiawi dengan penyuntikan hormon.

Kok serem! Itu bagaimana tuh kok bisa jadi ada hukum kebiri?

Jadi, maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ternyata menyentil pemerintah. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang sempat diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014, kini kembali diubah. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang menjadi cikal bakal pergantian itu pun pada 12 Oktober 2016 kemarin sudah disahkan. Nah, karena dalam undang-undang yang baru tersebut hal yang mencolok adalah penambahan hukuman kebiri, Masyarakat Indonesia yang sangat to the point pun berbondong-bondong menyebutnya sebagai hukum kebiri yang tentunya undang-undangnya disebut pula UU Kebiri. Hebat.

Wah hebat ya Masyarakat Indonesia, terus isi UU Kebiri itu apa?

Sebenarnya, hanya dua pasal yang diubah dari undang-undang sebelumnya, yakni pasal 81 dan pasal 82. Secara singkat, bagi seseorang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, lebih spesifiknya bagi yang menimbulkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana serta dijatuhi pidana tambahan berupa hukuman kebiri kimia paling lama sesuai dengan pidana pokok yang dijatuhkan.

Ribet ya? Pokoknya intinya penambahan hukuman kebiri kimia bagi yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur dengan kriteria diatas tadi.

Oh begitu. Hukum kebiri itu sudah lazim kah diterapkan di negara lain? Dimana?

Sudah banyak kok negara yang menerapkan hukum kebiri ini, beberapa negara bahkan sudah menerapkannya di era 90-an. Untuk jenis kebirinya, negara lain malah tidak hanya kebiri kimia, namun juga kebiri bedah atau mekanis. Negara mana saja? Ada 9 negara bagian Amerika Serikat, Jerman, Denmark, Norwegia, Ceko, Polandia, Finlandia, Swedia, dan Korea Selatan. Korea Selatan? Wah negaranya Oppa-oppa ganteng juga menerapkan hukum kebiri ternyata!

Bagaimana pro dan kontra hukum kebiri itu sendiri?

Banyak sekali pandangan mengenai hukum kebiri ini, tentunya selain netizen tadi, beberapa institusi pemerintah maupun non-pemerintah sudah menyuarakan opini. KPAI yang menjadi cikal bakal subjek UU ini pun mendukung pelaksanaan UU Kebiri dengan harapan dapat meminimalisir adanya kasus kekerasan seksual.

Ada yang nolak juga? Ya jelas ada. Komnas Perempuan misalnya, meyakini bahwa hukuman kebiri tidak akan memberikan efek jera. Selain itu, yang hits akhir-akhir ini adalah pertentangan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Wah iya IDI menolak hukum kebiri? Kok bisa?

Hmmm bukan menolak undang-undangnya juga sih. Jadi begini saudaraku, tahukah kamu bahwa pada UU Kebiri disebutkan bahwa eksekutor dari hukuman kebiri adalah tenaga medis atau yang lebih spesifik lagi adalah dokter? Nah, IDI bukannya menentang undang-undang yang telah ditetapkan, namun jika dipaksakan eksekutornya adalah dokter, maka hal tersebut dinilai melanggar Pasal 11 Kode Etik Kedokteran yang bahwasanya seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan. Seorang dokter bekerja untuk menyembuhkan, memberikan pertolongan dan dokter tidak dibenarkan untuk menyakiti. Kode etik tersebut berlaku secara universal.

Lalu siapa yang nanti akan mengeksekusi? Ya ada opsi sih kalau nanti akan dibentuk suatu eksekutor yang terlatih, namun terkait hal ini dari pemerintah maupun IDI belum memberikan pernyataan apapun.

Terus setelah semua konflik yang ada, gimana kelanjutannya?

Ya seperti yang sudah kita bahas di awal, Perppu tentang kebiri ini sudah disahkan menjadi undang-undang walaupun dengan catatan. Catatannya apa? Cari sendiri.

Pada dasarnya, apapun yang menjadi dasar eksekusi nanti, UU yang bertujuan baik ini diharapkan tidak mencederai hukum dan etika profesi. Dan tentunya, peran aktif semua pihak tetap dibutuhkan itu pasti. Karena sebaik dan sesempurna apapun suatu undang-undang yang terpenting adalah pelaksanaan.

Fita Nafisa

Staff Kementerian Kajian Strategis

BEM FK UNS

Post a comment